VISI

Terwujudnya pelayanan yang optimal bagi anak berkebutuhan khusus sehingga dapat mandiri dan berperan serta dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa.

MISI

• Memperluas kesempatan bagi semua anak berkebutuhan khusus melalui program segregasi, terpadu dan inklusi

• Meningkatkan mutu dan relevansi pendidikan luar biasa dalam hal pengetahuan, pengalaman, atau ketrampilan yang memadai.

• Meningkatkan kemampuan manajerial para pengelola, pembina, pengawas, guru, dan tenaga pendidikan lainnya.

• Memperluas jejaring (network) dalam upaya mengembangkan dan mensosialisasikan pendidikan luar biasa.

TUJUAN DAN SASARAN

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN LUAR BIASA

A.    TUJUAN :

1. Mensukseskan pelaksanaan Wajar 9 tahun bagi anak berkebutuhan khusus dengan meningkatkan program perluasan kesempatan belajar yang berpedoman pada azas pemerataan.

2.  Mewujudkan iklim masyarakat belajar bagi kalangan orang tua, anak dan masyarakat.

3.  Meningkatkan kepedulian dan partisipasi orang tua dan masyarakat dalam penyelenggaraan PLB.

4.  Meningkatkan usaha peningkatan mutu PLB melalui pengadaan sarana prasarana, peningkatan kualitas guru, kurikulum,wawasan Imtaq dan Iptek serta kelembagaan.

B.    SASARAN :

1. Tertampungnya anak berkebutuhan khusus usia sekolah pada lembaga PLB dan pendidikan umum yang ada.

2. Tersedianya sarana prasarana, sumber dan bahan belajar serta tenaga kependidikan yang bermutu dan memadai.

3. Tersedianya beasiswa bagi anak berkebutuhan khusus yang berprestasi dan kurang mampu dalam rangka mensukseskan Wajar 9 tahun.

4. Terwujudnya peran serta dan kerjasama antara sekolah dan masyarakat, dunia usaha maupun dunia usaha dan industri.

5. Terciptanya iklim belajar yang mendukung terwujudnya masyarakat belajar dalam rangka pemerataan kesempatan belajar, khususnya bagi anak berkebutuhan khusus.

Dalam rangka memberdayakanYayasan Penyelenggara PLB secara optimal, maka perlu :

1. Adanya standardisasi dan eveluasi terhadap yayasan oleh instansi yang berwenang.

2. Pelatihan manajemen dalam hal pengembangan preogram.

3. Asistensi teknis yang relevan dari pemerintah dan atau lembaga swasta yang relevan.

4. Adanya pemisahan wewenang dan tugas antara yayasan dan UPTnya.

5. Pembentukan forum komunikasi dan jaringan kerja antara yayasan  tingkat lokal/nasional.

6. Dukungan dan bantuan fasilitas dari pemerintah.

7. Perlindungan hukum dan jaminan masa depan bagi penyelenggara PLB.

8. Koordinasi terus menerus dan baik antara pemerintah dan masyarakat penyelenggara PLB.

9. Pengembangan Direktorat PLB sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan masyarakat.